Senin, 02 Agustus 2010

Ibu Kota RI Harus Pindah?

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR asal Papua, Paskalis Kossay, mendesak pemerintah segera merespons pemikiran positif berbagai pihak agar ibukota negara RI dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan atau Pulau Sulawesi, demi penyebaran kesejahteraan rakyat.

"Jakarta dan sekitarnya terlalu padat oleh berbagai aktivitas bisnis, politik dan sosial. Arus kUat urbanisasi ke wilayah ini telah sangat tak bisa terkendali, dan Pemerintah amat kewalahan mengatasinya. Lalu pola hidup tak bermartabat pun jadi pemandangan ibukota. Ini harus segera diubah," katanya kepada ANTARA melalui hubungan telepon, Senin, saat sedang melakukan kunjungan kerja bersama Komisi I DPRI di Kalimantan.

Soal kemacetan lalulintas yang parah dan mengganggu berbagai aktivitas, lalu sulitnya mayoritas rakyat kecil mendapat rumah tinggal layak huni, juga kondisi air bersih makin langkah, serta beberapa problematik berat lainnya, menurut Paskalis Kossay, telah membuat banyak warga berperilaku sangat pragmatis, mudah emosional, bahkan agak tak dapat diatur.

Secara terpisah, sebelumnya Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebangsaan (LKK), Viktus Murin menilai, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan merupakan pilihan sejarah yang harus ditempuh.

Dikatakannya, berdasarkan referensi sejarah, mendiang Presiden Soekarno dulunya memiliki gagasan malahan sudah ada program aksi awal untuk menjadikan Kalimantan bagian tengah sebagai ibu kota negara.

"Karena itu, Pemerintah seharusnya merespons cepat wacana ini. Pemindahan ibu kota negara adalah solusi tepat untuk mengatasi dilema disparitas antar wilayah NKRI yang sudah puluhan tahun terjadi," ujar Viktus Murin.

Mantan Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini mengatakan, pemindahan ibukota negara juga menjadi pilihan sadar untuk lebih memartabatkan kehidupan warga Jakarta.

"Selama ini Jakarta ibaratnya sudah menjadi kota `homo homini lupus`, manusia saling memangsa secara ekonomi untuk dapat `survival`. Ini tidak adil dari perspektif hakikat kemanusiaan," tandas Viktus Murin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar